Tagihan Listrik Masyarakat Melonjak, Legislator Minta Penjelasan PLN – Jarrak POS
Connect with us

Berita

Tagihan Listrik Masyarakat Melonjak, Legislator Minta Penjelasan PLN

Published

on

Jarrakposjakarta.com-Legislator, — Dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan PT. PLN (Persero) baru-baru ini, Anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuarina meminta penjelasan PLN atas kekisruhan mengenai persoalan lonjakan tarif listrik yang dialami masyarakat sebagai konsumen.

“Saya berkomunikasi melalui WA kepada pihak PLN dan mereka memberi keterangan tarif listrik tidak naik sama sekali, masih tetap sejak 3 tahun lalu,” kata Nevi dalam keterangan persnya, Minggu (28/6/2020).

Ia mengatakan, PLN beralibi kenaikan listrik di masyarakat akibat efek dari pemakaian pelanggan rumah tangga yang memang naik karena WFH dan kebijakan di rumah saja. Di sisi lain, dalam bulan maret dan april 2020 petugas pencatat meter PLN tidak dapat mendatangi rumah-rumah pelamggan untuk mencatat meter. Sehingga pola perhitungan rekening menggunakan angka rata-rata pemakaian 3 bulan terakhir. Angka rata-rata ini menurut pihak PLN ternyata lebih rendah dari pemakaian pelanggan yang sebenarnya, sehingga terjadi kurang bayar yang berakibat membengkak terakumulasi pada satu bulan.

Secara aturan kata Nevi, PLN memang tidak boleh menaikkan tarif listrik sendiri karena itu domain pemerintah sebagai regulator. Yang jadi persoalan adalah, di pemerintah ada kementerian BUMN yang secara tidak langsung sebagai regulator juga operator. Meski PLN juga diawasi oleh BPK, BPKP, kejaksaan, KPK sehingga tidak bisa seenaknya, namun dengan regulasi dapat di tembus semua kebijakan.

“Saya meminta kepada PLN di tengah segala persoalan yang muncul, baik sebelum maupun sesudah pandemi, PLN tetap menjaga mutu dan keandalan pasokan listrik agar aktifitas bisnis dan industri tidak terganggu,” imbuhnya.

Legislator asal Sumatera Barat II ini juga meminta agar PLN mengkaji kontrak-kontrak dengan perusahaan listrik swasta agar tidak semakin memberatkan PLN. Perlu ada alternatif, riset dan kajian energi terbarukan yang mengganti energi dari fosil sehingga lebih ramah lingkungan. Karakteristik energi terbarukan adalah go green dan harganya lebih murah.

Kebanyakan swasta memakai energi fosil yang mahal, tambahnya. Dengan harus mengcover skitar Rp 1.2 triliun per bulan, PLN harus memperkuat cashflow yang dapat ditagih ke pemerintah dari hutang pemerintah yang ada. Setelah hutangnya dari pemerintah dibayarkan, ia meminta agar PLN segera perbaiki kinerja lebih baik, terutama menyehatkan keuangan PLN.

“Saya mengingatkan, bahwa program relaksasi PLN harus segera dilakukan. Diskon tarif dimasa covid tidak terdengar baik di lapangan. Masyarakat sama saja bayarnya seperti tidak ada relaksasi. Padahal, tarif di masa covid (stimulus covid) saat ini seharusnya diberikan kepada pelanggan rumah tangga 450 VA, dengan diskon 100 % alias gratis selama 3 bulan dan kini diperpanjang menjadi 6 bulan yaitu dari bulan april hingga September 2020,” paparnya.

Selain itu, sambung Nevi, pelanggan rumah tangga 900 VA yang bersubsidi diskon 50% selama 6 bulan, sedangkan bagi pelanggan bisnis dan industri daya 450 VA diskon 100 % selama 6 bulan. Dan untuk pelanggan industri dan bisnis besar bisa turun daya sementara,” jelas Nevi.

Ia memberi masukan kepada PLN, setidaknya ada dua persoalan krusial di PLN saat ini. Yang pertama, Kondisi Keuangan PLN yang tidak sehat. Kedua, kelalaian PLN mengkomunikasikan penghitungan tagihan listrik yang menyebabkan kerugian konsumen akibat melonjaknya tagihan. Akibat wabah Covid-19, PLN mencatatkan rugi bersih sebesar Rp 38,87 triliun pada kuartal I 2020, berbalik dari laba bersih Rp 4,14 triliun pada periode yang sama tahun lalu.

Ia mengatakan, bila dilihat dari laporan keuangan PLN, memang terlihat baik, karena piutang pemerintah dimasukkan ke pendapatan, jadi untung. Padahal PLN sedang krisis likuiditas.

“Saya meminta kedepannya PLN mesti memperbaiki pola komunikasi publik terkait dengan hal sensitif yang melibatkan seluruh rakyat Indonesia berupa tarif listrik. Dalam Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen, menyebutkan hak konsumen atas informasi. Ketika terjadi asimetris informasi antara konsumen dan penyedia jasa, tentu ini jadi tanggung jawab penyedia jasa,” tutup Nevi. (wok)

Berita

PT Bio Farma Diminta Bangun Keamanan Bidang Kesehatan dan Ekonomi yang Menguntungkan

Published

on

By

Jarrakposjakarta.com-Legislator, — Pada Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI ke ke PT. Bio Farma (Persero) Bandung dalam rangka melihat langsung kesiapan dan peran holding BUMN Farmasi, Anggota Komisi VI DPR Hj. Nevi Zuairina meminta kepada perusahaan plat merah ini untuk membangun keamanan bidang kesehatan (Healthy Security) dan keuntungan ekonomi. Kunjungan spesifik ini untuk mengetahui kejadian lapang pada usaha mengatasi Pandemi Corona Virus (Covid-19) di Indonesia yang dilakukan oleh perusahaan negara.

“Healthy Security ini dapat beriringan dengan membangun keekonomian yang menguntungkan buat negara. Tapi perlu serius dan berkejaran dengan waktu. Ketika tepat pelaksanaan dan mampu berinovasi cepat dibanding negara lain, maka dapat membalikkan keterpurukan negara dari dampak ekonomi buruk akibat wabah,” ucap Nevi, Kamis (9/7/2020).

Politisi PKS ini sangat menyarankan kepada PT Biofarma agar menemukan bahan baku dari dalam negeri sehingga menekan angka impor bahan baku produk-produk farmasi. Riset dan Inovasi yang bekerjasama dengan berbagai kampus dan lembaga riset perlu terus dilakukan untuk memperkaya aset ilmu dan produk terapan bidang kesehatan.

Nevi mengatakan, Indofarma mendapat dampak positif dari adanya Perppu Nomor 1 tahun 2020 Perppu 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19. Pasalnya, Indofarma masih memasok sebagian besar bahan baku dari luar negeri. Bukan hanya produk kimia dasar yang perlu diimpor perusahaan farmasi. Tetapi juga Produk seperti natural extract (Natex) dan alat kesehatan.

Berdasarkan keterangan yang ia terima, bahwa Pada 31 Januari 2020 Holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) farmasi resmi terbentuk, dengan PT Bio Farma menjadi induk perusahaannya. Adapun holding BUMN farmasi terdiri dari PT Kimia Farma Tbk (KAEF), PT Indofarma Tbk (INAF), serta menargetkan pendapatan senilai Rp16,8 triliun pada 2020. Total aset yang kini dimiliki oleh ketiga perusahaan tersebut berkisar Rp30,6 triliun

Pada blue print holding BUMN farmasi, lanjutnya, Bio Farma yang ditunjuk menjadi induk usaha, kebagian memroduksi vaksin dan antisera, atau serum darah yang mengandung anti bodi, PT Kimia Farma Tbk menangani produksi farmasi dan bahan baku. Lalu, PT Indofarma Tbk bertransformasi menjadi perusahaan dalam bidang alat kesehatan dan produk herba.

“Dengan berbagai kekuatan yang dimiliki biofarma, semua pihak pasti mendukung bahwa PT Biofarma segera menemukan vaksin covid-19. SDM fan infrastruktur serta pengalaman yang selama ini dimiliki mesti menjadi modal besar pada penemuan vaksin ini yang teruji secara medis,” ucap Nevi.

Legislator asal Sumatera Barat II ini menjelaskan, berdasarkan catatan Federasi Industri Kimia Indonesia (FIKI), selama Feb-Apr 2020 terjadi peningkatan bahan kimia yang tercatat sekitar 10%-15% dibanding kondisi normal. Namun demikian, kenaikannya bisa lebih besar lagi apabila virus corona terus mewabah dan menjadi semakin tidak terkendali.

Anggota Fraksi PKS ini mendorong Holding BUMN Farmasi agar dapat bekerjasama dengan UMKM untuk dapat memproduksi kebutuhan kesehatan masayarakat seperti masker Non Medis sehingga menjaga keberlangsungan ekosistem UMKM ditengah Pandemi Covid-19. UMKM perlu dibina dan dikembangkan sehingga mampu memproduksi produk sesuai standard sekaligus meningkatkan skala usahanya.

“Saya berharap pemerintah melalui Holding BUMN Farmasi mampu berjaya dalam negeri sendiri dengan produk berbahan baku lokal, harga murah dan standard tinggi. Selain mampu membangun keamanan yang sehat sekaligus membantu negara dalam kontribusi pendapatan negara bukan pajak,” tutur Nevi Zuairina. (wok)

Continue Reading

Berita

Program Pemerintah Belum Berdampak Pada Kehidupan Petani

Published

on

By

Jarrakposjakarta.com-Legislator, — Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin menilai Pemerintah belum cukup turun tangan pada penyelamatan kehidupan petani di masa pandemi covid-19 yang hingga saat ini masih berlangsung. Dua Bulan berturut-turut, Mei – Juni 2020 petani mengalami defisit yang di tunjukkan dari NTP (Nilai Tukar Petani) masib dibawah 100.

Berdasarkan data BPS yang telah di rilis 1 Juli 2020 lalu, Nilai Tukar Petani (NTP) Juni 2020 yang mencapai angka mengindikasikan tertekannya daya beli dan kesejahteraan petani selama masa pandemi Covid-19.

“Program Pemerintah terhadap petani masih belum berdampak terhadap kehidupan petani. Petani mengalami defisit. Penerimaan tidak sebanding dengan pengeluaran pada usaha taninya. Ini perlu menjadi perhatian bersama, sehingga ada evaluasi, dimana efektifitas anggaran covid-19 yang besar itu,” tukas Akmal.

Akmal menjelaskan, bahwa refocusing anggaran Kementerian Pertanian 2020 untuk penanganan Covid-19 sebesar 2,65 Triliun. Alokasi untuk ketersedian pangan (1,46 Triliun) dan Social Safety Net (1,15 Triliun). Angka-angka ini seharusnya sudah mampu memberi kontribusi terhadap perbaikan petani apabila pelaksanaannya sesuai prosedur dan ada uangnya bukan sekedar anggaran di atas kertas.

Pemerintah menurut Akmal, harus mampu menjelaskan kendala-kendala yang dihadapi sehingga akan banyak yang membantu memberi gagasan baik di DPR maupun di intern pemerintah untuk menemukan solusi permasalahan yang selama ini terjadi. Selama ini hampir tidak ada update realisasi misalnya Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk Petani yang terdampak Covid-19 yang sudah di alokasikan.

“Fraksi kami dan tentunya seluruh anggota di komisi IV, akan selalu mendorong pemerintah untuk bekerja lebih cepat dan tepat dalam jangka pendek maupun jangka menengah yang berdampak langsung pada kesejahteraan petani. Realisasi stimulus ekonomi seperti BLT harus lebih cepat terlaksana. Kita tidak boleh menunggu petani semakin terpuruk pada kondisi seperti ini,” ucap Akmal.

Politisi PKS ini meminta dengan sangat pada pemerintah agar ada sistem logistik pangan yang semakin terintegrasi. Penyederhanaan dan distribusi produk pertanian yang mudah dan cepat sangat penting sekali pada kondisi wabah seperti ini. Prediksi dari beberapa ahli, pandemi Covid-19 akan berdampak sampai tahun 2021.

“Kami sangat mendukung Menteri Pertanian yang sudah mengusulkan penambahan anggaran 2021 sebesar 10 Triliun. Presiden Jokowi seharusnya menyetujui penambahan anggaran Kementan tahun 2021 sehingga tercapai target peningkatan produksi dan kesejahteraan petani,” tutup Andi Akmal Pasluddin. (wok)

Continue Reading

Berita

Kementan diminta Fokus Masalah Produksi Pertanian Ketimbang Kalung ‘AntiVirus’ Corona

Published

on

By

Jarrakposjakarta.com-Legislator, — Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin mempertanyakan kinerja kementerian yang mencoba keluar fokus dari tujuan utamanya yakni membangun ketahanan pangan melalui produksi pertanian yang mencukupi kebutuhan seluruh rakyat Indonesia tanpa impor.

“Dari Komisi IV sendiri meminta Kementan tetap fokus bagaimana produksi pertanian. Kalau pun itu dari litbang hubungannya dengan eucalyptus saya kira nggak ada masalah, tapi sebaiknya di internal dulu gitu loh. Kalau mau diproduksi besar-besaran kan itu tentu menimbulkan pertanyaan dari semua pihak, dari semua sisi bisa dipertanyakan itu,” kata Andi Akmal dalam keterangan persnya, Senin (6/7/2020).

Kritik yang dilontarkan Legislator asal Sulawesi Selatan II ini memang memiliki alasan kuat lantaran selama ini polemik masalah pangan mulai dari pangan pokok seperti beras, gula, garam, hingga produk hortikultura seperti bawang, sayur, buah selalu berpolemik. Polemik mulai izin impor hingga persoalan perdebatan data di lapangan. Intinya kemampuan produksi pangan belum mapan. Oleh karenanya jangan memunculkan sesuatu (wacana) yang barangkali bisa menyinggung beberapa pihak terutama persoalan kode etik.

Akmal mengatakan, penelitian terhadap kalung antivirus Corona milik Kementan itu belum teruji bisa menjadi penangkal virus Corona. Tak hanya itu, anggaran untuk rencana produksi massal kalung tersebut dinilainya juga akan dipertanyakan berbagai pihak.

Untuk itu, Politisi dari Fraksi PKS ini meminta Kementerian Pertanian untuk fokus bagaimana produksi pertanian tetap melimpah saat pandemi. Karena ini adalah tugas utama kementerian tehnis ini untuk menangkal segala alibi kementerian perdagangan dan kementerian koordinator yang selalu memunculkan opsi Impor pangan akibat produksi dalam negari kurang.

“Publik perlu harus tahu dan Komisi IV tahu apakah sudah melalui kajian yang dalam apakah sudah dipraktikkan juga ke orang-orang yang kena Corona, dengan adanya kalung itu tidak kena. Itu kan harus ada penjelasannya,” katanya.

Akmal menjelaskan bahwa produk kalung itu bukan kalung yang menjadi inti fungsi melawan corona. Tetapi pada Aroma terapi yang di pasang atau di tempelkan di kalung sehingga berfungsi mirip dengan inhealer. Tetapi persepsi kalung ini oleh publik bisa saja dikira jimat atau hal-hal ghaib yang mampu melawan corona. Apalagi masyarakat kita sangat gemar klenik secara mayoritasnya.

Ia melanjutkan, jadi Kalung ini tidak dapat dikatakan Obat. Tapi hanya aroma terapi yang berfungsi sebagai Jamu. Karena kalau obat, harus melalui uji klinis kepada manusia dan mengalami ratusan keberhasilan.

“Saya lebih menyarankan agar kementan berfokus pada kerjaan utama nya yang mampu memproduksi pangan sehingga impor tidak terjadi. Kalau ini silahkan dipublikasi besar-besaran. Jangan mencoba jadi Pahlawan di tempat yang salah meskipun ini waktu yang cocok muncul pahlawan di masa pandemi covid-19,” tutup Andi Akmal Pasluddin. (wok)

Continue Reading

Trending