REKAM JEJAK RUSLAN BUTON DI MATA SUGENG – Jarrak POS
Connect with us

Berita

REKAM JEJAK RUSLAN BUTON DI MATA SUGENG

Published

on

Jarrakposjakarta.com
Jakarta. ( 3/6 ). Seorang Purnawirawan TNI AD mengomentari kasus kasus ditangkapnya Ruslan Buton. Dikatakanya luar biasa, pengambilan / penangkapan Ruslan Buton, dirumah orang tuanya, di Bau Bau Buton, cacat hukum ( tidak memenuhi alat bukti ), dilakukan dengan proses tergesa gesa dan prematur, dijemput dan dibawa ke Jakarta, dengan pesawat khusus, yang diduga bukan biaya dari kepolisian tapi dari salah satu pengusaha besar, yang memiliki otak dan mata tajam, yang mampu mengamati kekayaan alam / tambang Indonesia di Buton.

Banyak para pengkianat yang tempik sorak dengan tertangkapnya Ruslan Buton, karena Ruslan Buton sejak 2017 telah membuat sulit para pemburu kekayaan Alam di Buton

Sampai sampai, berentet cerita cerita busuk, yang membusukkan pembunuhan terhadap seorang petani dan pemecatan Buton dari TNI AD

Dalam dokumen peradilan Mahkamah Militer, ternyata Ruslan Buton yang saat itu sebagai Komandan Pos Sat Gas SSK III, dari Batalyon RK 732 / Banau, yang berlokasi di Maluku Utara, tak lebih sebagai rasa tanggung jawab sebagai seorang Komandan dari 13 anak buahnya yang menangani La Gobe si Preman Kebal Peluru hingga tewas, karena akan menyerang Pos yang di Komandani Kapten Ruslan Buton itu

Merunut kebelakang sebelumnya, La Gobe yang terbunuh bukanlah seorang petani yang diberitakan secara sepihak, namun La Gobe, adalah seorang preman yang jawara, kebal peluru, yang pernah membunuh 2 orang, yang sering keluar masuk penjara !

Pertanyaannya, kenapa yang awal tertangkapnya Si Preman La Gobe oleh polisi, tidak ditangani oleh polisi, justru diserahkan ke Ruslan Buton ?

Awalnya, sejak diserahkan oleh polisi ke Ruslan Buton, La Gobe langsung dibina di Pos / asrama Buton, hingga beberapa bulan

Namun, karena penyakit lama kambuh lagi, dimana La Gobe kembali berulah mencuri HP rakyat, disitulah anak buah Ruslan Buton, ngerjain La Gobe sehingga menemui ajalnya

Sejak itulah Ruslan Buton ditangani peradilan militer, yang berakhir pemecatanya ( namun masih ada Hakim dari MA yang karena kasasi yang dilakukan pihak Ruslan Buton, menolak putusan pecat itu )

Tanggal 22 Mei 2020, Aulia Fahmi SH, yang tidak kenal satu sama lain dengan Ruslan Buton, belum pernah ketemu dan tidak pernah ada urusan perdata dengan Buton, mendadak membuat laporan polisi, dan melapor ke Bareskrim Polri, terkait surat Buton, apa motifnya ?

Tanggal 23, hari Sabtu, tanggal 24, ,25 libur lebaran, tanggal 26 keluar surat perintah penyidikan, SPDP, gelar perkara, tanggal 28 Mei 2020 keluar surat perintah penangkapan, dilanjutkan penangkapan dan BAP, Super kilat, seperti keadaan darurat .

Tgl 29 dinyatakan tersangka, tanpa didahului saksi saksi, hebat kan ?

Jika ditelusuri dari penangkapan pada 09.00 (28 Mei ) setelah diproses di Mapolres Buton, lanjut dibawa ke Jakata dan tiba di Jakarta pada 23.00 ( 29 Mei 2020) berarti telah melakukan penahanan lebih 1 x 24 jam, artinya melebihi batas kewenangan menahan.

Atas dasar inilah kuasa hukum Ruslan Buton, Ir Tonin Tachta Singarimbun SH melakukan langkah langkah hukum, yang sah secara konstitusional, dengan melakukan perlawanan kepada Presiden RI, cq Kapolri, cq KA Bareskrim, cq Dir tipid Ciber Bareskrim mabes Polri

Kita tahu dimedsos atau media media lain, tidak hanya Ruslan Buton, yang membuat pernyataan Jokowi mundur, tapi kenapa Ruslan Buton yang mantan TNI AD begitu dikejar kejar

Mencermati, kasus MayJen Purn Kivlan Zein yang juga mantan TNI AD, beserta saksi saksi / tersangka lain yang nota bene juga mantan TNI AD, juga terus menerus diadili dan diperkarakan secara padat dan melelahkan

Juga mengamati ex pendemo akhir September 2019, 18 orang tahanan yang hingga kini masih meringkuk di rutan rutan termasuk Laksamana Sony Santosa, Profesor Bashit, Ir Abdal Hakim, Dr Epi dan kawan kawan yang belum banyak disentuh.

Ironis memang dan paradok juga, begitu timpangnya dengan kebijakan asimilasi dan Integrasi Menkumham Yasonna Laloy yang mengabaikan titik, koma, kata, dan kalimat hukum yang sering menjadi bahasan bertele tele dipersidangan. justru dengan mudahnya melepaskan bebas tanpa syarat sebanyak 30.000 orang lebih para tahanan terpidana umum dan terperdata keudara bebas ditengah pandemi Civic – 19 justru lebih dihargai oleh Yasonna Laoly yang Menkumham , dibanding seorang Jendral TNI purnawirawan Kivlan Zein sebagai Tokoh militer Indonesia yang telah memiliki reputasi cemerlang di tingkat Asean, saat pembebasan tanpa syarat 14 orang WNI yang disandera oleh MILF ( Moro Islamic Library Front ) di Philipina tahun 2016 itu

Dikriminalisasi atau Dikadali Ini salah satu yang terus dipelototi oleh hampir 3500 orang purnawirawan TNI POLRI hingga kini .

Bagi saya pribadi, Sugengwaras purn TNI AD, akan mencermati, apakah penanganan ini akan disikapi secara bijak dan tegak sesuai norma norma hukum, atau akan ditangani cara cara yang mengedepankan kewenangan dan kearogansian kekuasaan yang ditunggangi oleh intrik intrik balas dendam PKI terhadap TNI AD khususnya

Alasan Menkumham Yasonna Laoly dalam perkataanya waktu di acara ILC TV ONE beberapa bulan yang lalu tidak mengatas namakan hukuman melainkan pembinaan, begitu gampangnya memainkan kewenangan dan kekuasaanya, seolah hukum menjadi miliknya, yang terang terangan tebang pilih dibanding dengan mereka mereka yang kritis terhadap jalanya tata kehidupan bangsa dan negara, yang berbeda pendapat dengan penguasa lantas diberlakukan proses hukum dengan semena menanya

Ada apa dibenak Yasonna Laoly ?

Sedangkan ada pihak pihak lain yang tidak diperlakukan sama, seolah tidak ada masalah !

Adakah keterkaitan dendam PKI terhadap TNI AD dihubung hubungkan ?

Rasanya sangat riskan membawa bawa kasus ini, karena sejak dulu Polisi bersama sama TNI memberantas PKI

Oleh karenanya Tim Hukum Ruslan Buton akan mendampingi penolakan sebagai tersangka, ke pra peradilan pada kesempatan pertama

DI pra peradilan inilah tersangka mengadakan perlawanan / pembelaan kepada termohon, Yang mulia hakim tunggal untuk mendapatkan keadilan

Saya, Sugengwaras Purn TNIAD bersama teman teman purnawirawan TNI POLRI lainya, tetap yakin bahwa penegakan hukum akan diberlakukan sebenar benarnya dan seadil adilnya, dan sangat mungkin akan membebaskan murni tanpa syarat terhadap Ruslan Buton maupun May Jen Purn Kivlan Zein.

Sumber. :
Sugengwaras, purn TNI ad

Editor. : IS
Pewarta. : El’89

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita

PT Bio Farma Diminta Bangun Keamanan Bidang Kesehatan dan Ekonomi yang Menguntungkan

Published

on

By

Jarrakposjakarta.com-Legislator, — Pada Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI ke ke PT. Bio Farma (Persero) Bandung dalam rangka melihat langsung kesiapan dan peran holding BUMN Farmasi, Anggota Komisi VI DPR Hj. Nevi Zuairina meminta kepada perusahaan plat merah ini untuk membangun keamanan bidang kesehatan (Healthy Security) dan keuntungan ekonomi. Kunjungan spesifik ini untuk mengetahui kejadian lapang pada usaha mengatasi Pandemi Corona Virus (Covid-19) di Indonesia yang dilakukan oleh perusahaan negara.

“Healthy Security ini dapat beriringan dengan membangun keekonomian yang menguntungkan buat negara. Tapi perlu serius dan berkejaran dengan waktu. Ketika tepat pelaksanaan dan mampu berinovasi cepat dibanding negara lain, maka dapat membalikkan keterpurukan negara dari dampak ekonomi buruk akibat wabah,” ucap Nevi, Kamis (9/7/2020).

Politisi PKS ini sangat menyarankan kepada PT Biofarma agar menemukan bahan baku dari dalam negeri sehingga menekan angka impor bahan baku produk-produk farmasi. Riset dan Inovasi yang bekerjasama dengan berbagai kampus dan lembaga riset perlu terus dilakukan untuk memperkaya aset ilmu dan produk terapan bidang kesehatan.

Nevi mengatakan, Indofarma mendapat dampak positif dari adanya Perppu Nomor 1 tahun 2020 Perppu 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19. Pasalnya, Indofarma masih memasok sebagian besar bahan baku dari luar negeri. Bukan hanya produk kimia dasar yang perlu diimpor perusahaan farmasi. Tetapi juga Produk seperti natural extract (Natex) dan alat kesehatan.

Berdasarkan keterangan yang ia terima, bahwa Pada 31 Januari 2020 Holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) farmasi resmi terbentuk, dengan PT Bio Farma menjadi induk perusahaannya. Adapun holding BUMN farmasi terdiri dari PT Kimia Farma Tbk (KAEF), PT Indofarma Tbk (INAF), serta menargetkan pendapatan senilai Rp16,8 triliun pada 2020. Total aset yang kini dimiliki oleh ketiga perusahaan tersebut berkisar Rp30,6 triliun

Pada blue print holding BUMN farmasi, lanjutnya, Bio Farma yang ditunjuk menjadi induk usaha, kebagian memroduksi vaksin dan antisera, atau serum darah yang mengandung anti bodi, PT Kimia Farma Tbk menangani produksi farmasi dan bahan baku. Lalu, PT Indofarma Tbk bertransformasi menjadi perusahaan dalam bidang alat kesehatan dan produk herba.

“Dengan berbagai kekuatan yang dimiliki biofarma, semua pihak pasti mendukung bahwa PT Biofarma segera menemukan vaksin covid-19. SDM fan infrastruktur serta pengalaman yang selama ini dimiliki mesti menjadi modal besar pada penemuan vaksin ini yang teruji secara medis,” ucap Nevi.

Legislator asal Sumatera Barat II ini menjelaskan, berdasarkan catatan Federasi Industri Kimia Indonesia (FIKI), selama Feb-Apr 2020 terjadi peningkatan bahan kimia yang tercatat sekitar 10%-15% dibanding kondisi normal. Namun demikian, kenaikannya bisa lebih besar lagi apabila virus corona terus mewabah dan menjadi semakin tidak terkendali.

Anggota Fraksi PKS ini mendorong Holding BUMN Farmasi agar dapat bekerjasama dengan UMKM untuk dapat memproduksi kebutuhan kesehatan masayarakat seperti masker Non Medis sehingga menjaga keberlangsungan ekosistem UMKM ditengah Pandemi Covid-19. UMKM perlu dibina dan dikembangkan sehingga mampu memproduksi produk sesuai standard sekaligus meningkatkan skala usahanya.

“Saya berharap pemerintah melalui Holding BUMN Farmasi mampu berjaya dalam negeri sendiri dengan produk berbahan baku lokal, harga murah dan standard tinggi. Selain mampu membangun keamanan yang sehat sekaligus membantu negara dalam kontribusi pendapatan negara bukan pajak,” tutur Nevi Zuairina. (wok)

Continue Reading

Berita

Program Pemerintah Belum Berdampak Pada Kehidupan Petani

Published

on

By

Jarrakposjakarta.com-Legislator, — Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin menilai Pemerintah belum cukup turun tangan pada penyelamatan kehidupan petani di masa pandemi covid-19 yang hingga saat ini masih berlangsung. Dua Bulan berturut-turut, Mei – Juni 2020 petani mengalami defisit yang di tunjukkan dari NTP (Nilai Tukar Petani) masib dibawah 100.

Berdasarkan data BPS yang telah di rilis 1 Juli 2020 lalu, Nilai Tukar Petani (NTP) Juni 2020 yang mencapai angka mengindikasikan tertekannya daya beli dan kesejahteraan petani selama masa pandemi Covid-19.

“Program Pemerintah terhadap petani masih belum berdampak terhadap kehidupan petani. Petani mengalami defisit. Penerimaan tidak sebanding dengan pengeluaran pada usaha taninya. Ini perlu menjadi perhatian bersama, sehingga ada evaluasi, dimana efektifitas anggaran covid-19 yang besar itu,” tukas Akmal.

Akmal menjelaskan, bahwa refocusing anggaran Kementerian Pertanian 2020 untuk penanganan Covid-19 sebesar 2,65 Triliun. Alokasi untuk ketersedian pangan (1,46 Triliun) dan Social Safety Net (1,15 Triliun). Angka-angka ini seharusnya sudah mampu memberi kontribusi terhadap perbaikan petani apabila pelaksanaannya sesuai prosedur dan ada uangnya bukan sekedar anggaran di atas kertas.

Pemerintah menurut Akmal, harus mampu menjelaskan kendala-kendala yang dihadapi sehingga akan banyak yang membantu memberi gagasan baik di DPR maupun di intern pemerintah untuk menemukan solusi permasalahan yang selama ini terjadi. Selama ini hampir tidak ada update realisasi misalnya Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk Petani yang terdampak Covid-19 yang sudah di alokasikan.

“Fraksi kami dan tentunya seluruh anggota di komisi IV, akan selalu mendorong pemerintah untuk bekerja lebih cepat dan tepat dalam jangka pendek maupun jangka menengah yang berdampak langsung pada kesejahteraan petani. Realisasi stimulus ekonomi seperti BLT harus lebih cepat terlaksana. Kita tidak boleh menunggu petani semakin terpuruk pada kondisi seperti ini,” ucap Akmal.

Politisi PKS ini meminta dengan sangat pada pemerintah agar ada sistem logistik pangan yang semakin terintegrasi. Penyederhanaan dan distribusi produk pertanian yang mudah dan cepat sangat penting sekali pada kondisi wabah seperti ini. Prediksi dari beberapa ahli, pandemi Covid-19 akan berdampak sampai tahun 2021.

“Kami sangat mendukung Menteri Pertanian yang sudah mengusulkan penambahan anggaran 2021 sebesar 10 Triliun. Presiden Jokowi seharusnya menyetujui penambahan anggaran Kementan tahun 2021 sehingga tercapai target peningkatan produksi dan kesejahteraan petani,” tutup Andi Akmal Pasluddin. (wok)

Continue Reading

Berita

Kementan diminta Fokus Masalah Produksi Pertanian Ketimbang Kalung ‘AntiVirus’ Corona

Published

on

By

Jarrakposjakarta.com-Legislator, — Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin mempertanyakan kinerja kementerian yang mencoba keluar fokus dari tujuan utamanya yakni membangun ketahanan pangan melalui produksi pertanian yang mencukupi kebutuhan seluruh rakyat Indonesia tanpa impor.

“Dari Komisi IV sendiri meminta Kementan tetap fokus bagaimana produksi pertanian. Kalau pun itu dari litbang hubungannya dengan eucalyptus saya kira nggak ada masalah, tapi sebaiknya di internal dulu gitu loh. Kalau mau diproduksi besar-besaran kan itu tentu menimbulkan pertanyaan dari semua pihak, dari semua sisi bisa dipertanyakan itu,” kata Andi Akmal dalam keterangan persnya, Senin (6/7/2020).

Kritik yang dilontarkan Legislator asal Sulawesi Selatan II ini memang memiliki alasan kuat lantaran selama ini polemik masalah pangan mulai dari pangan pokok seperti beras, gula, garam, hingga produk hortikultura seperti bawang, sayur, buah selalu berpolemik. Polemik mulai izin impor hingga persoalan perdebatan data di lapangan. Intinya kemampuan produksi pangan belum mapan. Oleh karenanya jangan memunculkan sesuatu (wacana) yang barangkali bisa menyinggung beberapa pihak terutama persoalan kode etik.

Akmal mengatakan, penelitian terhadap kalung antivirus Corona milik Kementan itu belum teruji bisa menjadi penangkal virus Corona. Tak hanya itu, anggaran untuk rencana produksi massal kalung tersebut dinilainya juga akan dipertanyakan berbagai pihak.

Untuk itu, Politisi dari Fraksi PKS ini meminta Kementerian Pertanian untuk fokus bagaimana produksi pertanian tetap melimpah saat pandemi. Karena ini adalah tugas utama kementerian tehnis ini untuk menangkal segala alibi kementerian perdagangan dan kementerian koordinator yang selalu memunculkan opsi Impor pangan akibat produksi dalam negari kurang.

“Publik perlu harus tahu dan Komisi IV tahu apakah sudah melalui kajian yang dalam apakah sudah dipraktikkan juga ke orang-orang yang kena Corona, dengan adanya kalung itu tidak kena. Itu kan harus ada penjelasannya,” katanya.

Akmal menjelaskan bahwa produk kalung itu bukan kalung yang menjadi inti fungsi melawan corona. Tetapi pada Aroma terapi yang di pasang atau di tempelkan di kalung sehingga berfungsi mirip dengan inhealer. Tetapi persepsi kalung ini oleh publik bisa saja dikira jimat atau hal-hal ghaib yang mampu melawan corona. Apalagi masyarakat kita sangat gemar klenik secara mayoritasnya.

Ia melanjutkan, jadi Kalung ini tidak dapat dikatakan Obat. Tapi hanya aroma terapi yang berfungsi sebagai Jamu. Karena kalau obat, harus melalui uji klinis kepada manusia dan mengalami ratusan keberhasilan.

“Saya lebih menyarankan agar kementan berfokus pada kerjaan utama nya yang mampu memproduksi pangan sehingga impor tidak terjadi. Kalau ini silahkan dipublikasi besar-besaran. Jangan mencoba jadi Pahlawan di tempat yang salah meskipun ini waktu yang cocok muncul pahlawan di masa pandemi covid-19,” tutup Andi Akmal Pasluddin. (wok)

Continue Reading

Trending