by

Saan Mustofa : Revisi UU Pilkada Baru Sebatas Wacana

Jarrakposjakarya.com/Legislator – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustofa menegaskan bahwa sampai saat ini wacana tentang revisi UU Pilkada masih baru sebatas wacana berupa lontaran yang diungkapkan, baik oleh Mendagri maupun dari beberapa anggota DPR.

Tetapi sebagai bentuk untuk mengakomodir aspirasi, kata Saan Mustofa, Komisi II DPR tetap akan memasukkan Undang-Undang Pilkada itu sebagai bagian dari undang-undang yang akan dimasukkan ke dalam Prolegnas.

“Sebagai pandangan saya secara pribadi, terhadap undang-undang itu memang perlu untuk dilakukan evaluasi. Hal tersebut agar undang-undang dari waktu ke waktu itu semakin berkualitas, semakin baik, dan dalam pelaksanaannya juga mampu meningkatkan proses kualitas dari demokrasi itu sendiri, maupun dalam rangka mampu melahirkan pemimpin – pemimpin daerah yang baik,” ucap Saan dalam acara Forum Legislasi yang mengangkat tema ‘Revisi UU Pilkada, Adakah Ruang kembali ke DPRD?’, bertempat di Ruang Media Center DPR RI, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/11/2019).

“Evaluasi itu penting, tinggal nanti dipelajari bagian bagian mana saja yang perlu untuk dievaluasi. Itu akan kita lihat dari sisi sisi atau titik-titik kelemahannya selama ini,” sambungnya.

Saan mencontohkan, misalnya ada banyak sebagian orang menganggap bahwa Pilkada langsung terlalu mahal biaya politiknya.

“Nanti dilihat, biaya politik yang paling mahal itu dimana saja tetapi kalau evaluasi itu akan mengembalikan Pilkada langsung ke DPRD, maka hal itu akan menjadi set back atau sebuah kemunduran”, lanjutnya.

Begitu ada Reformasi, sambungnya, proses politik yang sebelumnya lewat oligarki dan korporatis itu di reformasi. Termasuk yang menyangkut soal Pilkada. Pilkada langsung itu adalah koreksi terhadap Pilkada yang selama itu berjalan lewat DPRD.

“Kalau kita kembalikan, padahal kita sudah mengevaluasi dan disitu banyak kelemahan, maka itu menjadi sebuah kemunduran. Ketika kita melihat ada kelemahan dan kemudian kita kembali kepada masa lalu, maka kita nggak akan pernah maju,” tegas politisi Fraksi Partai NasDem itu.

Dikatakannya, Pilkada langsung itu adalah koreksi dari jawaban atas Pilkada lewat DPRD yang selama orde baru itu dijalankan. Munculnya oligarki, dimana Kepala Daerah hanya ditentukan oleh sekelompok orang. Persoalannya apakah akan menjadi lebih murah biaya atau money politic-nya, atau justru bisa jadi akan lebih mahal.

“Pada intinya saya ingin katakan bahwa evaluasi terhadap Pilkada langsung itu perlu, terkait dengan adanya kelemahan dan sebagainya, tapi kalau kembali kepada cara dipilih oleh DPRD, itu sama dengan kita kembali ke masa lalu, memutar arah jarum jam, dan itu kita hanya melanggengkan politik oligarki yang menentukan pemimpin hanya oleh segelintir orang yang belum tentu nanti mampu melahirkan pemimpin yang baik dan peduli,” tutur Saan.

“Sebagai Pimpinan Komisi II, saya katakan kembali bahwa sampai hari ini belum menerima secara resmi terkait dengan soal revisi undang-undang Pilkada, apakah itu dari Kemendagri maupun dari masyarakat. Tetapi Komisi II tetap memasukkan itu sebagai bagian dari Prolegnas, apakah akan masuk prioritas atau belum. Kalau misalnya dilakukan revisi dan tahapan Pilkada 2020 sudah berjalan maka diperkirakan tidak akan bisa terkejar. Mungkin untuk Pilkada 2024 masih memungkinkan kalau dibuka ruang untuk melakukan revisi tersebut,” pungkasnya. (wok)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed